Sengketa tanah Pemkab dengan warga Cepu

Bupati beri sinyal setuju pelepasan

Foto: Gatot Aribowo

Ribuan warga dari 3 kelurahan di Kecamatan Cepu turun ke jalan menggelar mimbar bebas di pertigaan lampu lalu lintas jalan Cepu-Blora, Senin (11/3/2019). Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Blora mengabulkan kepemilikan atas tanah yang telah mereka tinggali sejak lama.

Selasa, 12 Maret 2019 22:49 WIB

CEPU (wartablora.com)—Tuntutan ratusan kepala keluarga di 3 kelurahan di Kecamatan Cepu yang menginginkan tanahnya diperjelas statusnya menjadi hak kepemilikan mendapat sinyal persetujuan dari Bupati Blora Djoko Nugroho. Hanya saja, Bupati menginginkan prosesnya jangan sampai bertabrakan dengan aturan hukum yang berlaku. Bupati tidak ingin pelepasan hak tersebut nantinya bisa menimbulkan masalah hukum bagi Pemerintah Kabupaten Blora.

"Saya pengennya yang gampang-gampang saja, saya kasihkan dengan beli ganti rugi sewajarnya," kata Kokok, sapaan Bupati Blora di Kedungpupur, Sambong, Selasa (12/3/2019).

Tapi, sambungnya, proses peralihan jangan sampai bertabrakan dengan hukum.

"(Jika) saya melakukan sesuatu kemudian saya menabrak hukum, kan (itu justru) menjerumuskan saya," ujarnya.

Aturan hukum yang ditakutkan Kokok adalah peralihan aset negara.

"Itu aset negara, yang dulunya (merupakan) aset Perhutani. (Karena) ditempati masyarakat, Perhutani minta tukar guling. Pendek kata, karena Pemkab tidak punya uang sehingga difasilitasi oleh beberapa orang, 3 orang yang punya uang pada saat itu, dengan catatan bila berhasil (ditukar guling) ada pembagian, mereka (3 orang ini) berapa persen, Pemkab berapa persen. Sudah clear ini (tukar guling)," jelas Kokok.

Aturan yang ditakutkan Kokok ini dipertanyakan kuasa hukum yang mendampingi warga penuntut kepemilikan atas tanah yang mereka tinggal, Darda Syahrizal.

"Jika Perhutani bisa melepaskan haknya untuk Pemkab Blora, mengapa Pemkab Blora tidak bisa melepaskan haknya untuk dimiliki oleh masyarakat yang mendiaminya selama puluhan tahun?" kata Darda mempertanyakan ketakutan Pemkab Blora akan jeratan hukum di kemudian hari.

Kendati demikian, sinyal persetujuan Bupati ini disambut baik olehnya.

"Sinyal ini menunjukkan adanya itikad baik dari Pemkab untuk ratusan kepala keluarga yang kami dampingi. Kami menyambut positif, dan kami siap membela Pemkab Blora jika kelak di kemudian hari ada permasalahan hukum, yang saya kira tidak akan terjadi," kata Darda, Selasa malam. (*)