Sengketa tanah Wonorejo, Cepu

DPRD berharap tidak ada politisasi

Foto: Dok. wartablora.com

Demo warga 3 kelurahan di Kecamatan Cepu, Senin, 11 Maret 2019. Mereka menuntut bisa diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tinggali.

Kamis, 14 Maret 2019 13:02 WIB

BLORA (wartacepu)—Ketua DPRD Kabupaten Blora Bambang Susilo berharap tidak ada kepentingan politik yang dibawa dalam upaya Pemerintah Kabupaten Blora menyelesaikan persoalan sengketa tanah di kawasan Wonorejo, Cepu. Kendati demikian, lembaga perwakilan rakyat tersebut ditegaskan Bambang sangat mendukung upaya pemerintahan Bupati Djoko Nugroho dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

"Perjuangan rakyat di kawasan Wonorejo Cepu untuk mendapatkan keadilan jangan sampai dijadikan komoditas politik oleh pemerintahan. Kami sangat mendukung upaya penyelesaian, dikawal hingga benar-benar terpenuhinya rasa keadilan buat rakyat ini," kata Bambang di Gedung A Yani Blora, Kamis (14/3/2019).

Jangan sampai, kata Bambang, demi kepentingan politik lalu rakyat dijanjikan tanpa adanya niat yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Masih ada kesempatan di sisa-sisa waktu pemerintahan yang sekarang. Ayo diselesaikan, jangan menunggu pemerintahan yang akan datang untuk menyelesaikannya. Kasihan mereka ini yang berlarut-larut dan terombang-ambing sejak pemerintahan-pemerintahan yang lalu," katanya.

Kendati demikian, ia setuju upaya penyelesaian melalui mekanisme dan aturan yang ada.

"Kita bisa duduk bersama, baik ekskutif, legislatif, maupun yudikatif untuk mencari kebenaran, apakah penyelesaian yang adil buat mereka ini difasilitasi dengan hukum yang ada atau tidak. Karena di nalar saya, rasanya bisa lah aset tersebut dipindah-tangankan untuk menjadi hak milik. Tinggal dicari kepastian, ada tidaknya undang-undang yang mengatur pemindah-tanganan aset pemerintahan ke masyarakat dan perseorangan," jelas Bambang.

"Dari komunikasi saya dengan pemerintahan, mereka memang menyatakan belum ada aturan yang mengatur pemindah-tanganan aset pemerintah atau aset negara. Namun dari komunikasi saya dengan beberapa pihak, ada undang-undang yang mengatur pemindah-tanganan ini. Ini yang perlu kita cari kebenarannya dengan duduk bersama antara lembaga-lembaga kekuasaan yang ada," imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Djoko Nugroho menyatakan persetujuannya untuk mengalihkan tanah di kawasan Wonorejo untuk warga yang telah tinggal di sana selama berpuluh tahun. Hanya saja Bupati menginginkan proses pengalihannya tidak bertabrakan dengan hukum yang ada.

Persoalan sengketa tanah di kawasan ini melibatkan ribuan penduduk. Sengketa bermula saat pemerintahan yang lalu tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan upaya hukum yang berkeadilan buat warga yang telah menempati. Karena tidak adanya kepastian hukum buat warga di sana, lama-lama kawasan tersebut menjadi perkampungan perkotaan. Tidak adanya kepastian hukum berkeadilan ini diwariskan ke pemerintahan sekarang. (*)