Aksi massa tuntut kepemilikan tanah

Dua opsi: dikabulkan atau dilarikan ke Jakarta

Foto: Gatot Aribowo

Seribuan lebih warga Cepu turun ke jalan selama 90 menit, Senin (11/3/2019), menggelar mimbar bebas dengan membawa puluhan pamflet. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Blora melepaskan hak pakai atas tanah yang mereka tinggali.

Senin, 11 Maret 2019 17:51 WIB

CEPU (wartablora.com)—Ribuan warga 4 perkampungan perkotaan di 3 kelurahan di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora turun ke jalan menggelar aksi massa dengan mimbar bebas, Senin (11/3/2019). Aksi mimbar bebas yang dipusatkan di pertigaan lampu lalu lintas Jalan Cepu-Blora tersebut memberikan 2 pilihan kepada Pemerintah Kabupaten Blora: dikabulkan kepemilikan atas tanah yang telah mereka tinggali, atau persoalan dibawa ke Jakarta untuk dimintakan penyelesaian ke Presiden RI.

"Kawan-kawan di Jakarta, termasuk dari Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam sudah siap mengawal untuk sampai di meja presiden," kata Muhammad Husaini, pengurus pondok pesantren Al-Muhammad Cepu yang tanahnya juga belum bersertifikat.

Husaini merupakan satu dari tak kurang 800 kepala keluarga yang mendiami tanah selama puluhan tahun namun dipersulit pengurusan sertifikatnya. Sebagian besar dari 800 kepala keluarga dan anggota keluarganya ini pada Senin siang turun ke jalan, mendesak Pemerintah Kabupaten Blora melepaskan hak pakainya untuk kemudian digantikan hak kepemilikan oleh warga.

Selain Husaini ada pula Harpono, Ketua RW. 13 Kelurahan Cepu yang menjadi salah satu tokoh sentral dalam mewakili warga menuntut sertifikasi hak milik atas tanah yang ditinggali. Dalam mimbar bebas ini Harpono yang telah berusia sepuh ini membacakan beberapa tuntutan.

"Meminta Bupati untuk membuat surat keputusan yang intinya adalah bersedia mengembalikan hak kami atas tanah yang kami tempati dengan melepaskan status hak pakai Pemkab Blora atas tanah tersebut, sehingga kami bisa mengurus pembuatan sertifikat hak milik."

"Meminta kepada DPRD Blora," Harpono melanjutkan, "untuk turun membantu kami sebagai rakyat dengan cara meminta kepada Bupati Blora untuk memenuhi tuntutan kami."

Denah lokasi hunian yang dipersengketakan dengan Pemerintah Kabupaten Blora.

Warga pun memberikan tenggat waktu hingga seminggu.

"Jika tuntutan tidak dipenuhi, kami akan melakukan aksi massa di Kantor Bupati secara bergelombang dan terus menerus. Kami juga akan melakukan aksi ke Jakarta dan melaporkan persoalan ini kepada Presiden RI dan DPR RI."

Kepada wartablora.com Harpono menyatakan memiliki dokumen dan arsip yang menyebutkan kepengurusan sertifikat hak milik tersebut telah dilakukan sejak puluhan tahun silam. Dokumen tersebut bahkan ada yang telah keluar pada tanggal 28 Juni 1947 berupa beslit yang kop-nya bertuliskan huruf kapital Kangdjeng Boepati Blora.

"Pada tahun 1970 hingga 1977, kami juga telah membayarkan Ipeda atas tanah yang kami tinggali ini," terang Harpono.

Ipeda merupakan akronim dari iuran pembangunan daerah, yakni sebutan atas pajak tanah.

"Lalu di tahun 1990, kami diundang Pemda Kabupaten Blora untuk melakukan penyertifikatan atas tanah kami," sebutnya.

Undangan ini dikeluarkan Lurah Cepu Sutarto pada tanggal 25 Oktober 1990 yang mengacu perintah Bupati KDH. Tingkat II Blora tertanggal 20 Oktober 1990. Entah atas musabab apa proses penyertifikatan tersebut tidak berjalan, hingga 4 tahun kemudian tiba-tiba ada proses tukar guling antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan beberapa orang atas tanah tersebut, dilanjutkan 5 tahun kemudian ada proses tukar guling antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

"Bahkan saya baru tahu jika pada 2013 lalu tanah-tanah kami disertifikatkan hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Blora. Karena itu kami menuntut agar Pemerintah Kabupaten Blora melepaskan haknya ini," tandas Harpono. (*)