Konflik pertanahan warga Cepu dengan Pemkab Blora

Hari ini warga turun ke jalan

Foto: wartablora.com

Pertemuan warga dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten Blora yang mengutus Asisten I Setda Kabupaten Blora, Purwadi Setiono di pondok pesantren Al-Muhammad Cepu, Minggu (10/3/2019). Dalam pertemuan ini Pemerintah Kabupaten Blora menawarkan hak guna pakai, sementara warga tuntutannya hak milik.

Senin, 11 Maret 2019 07:34 WIB

BLORA (wartaCEPU)—Tak mendapat jawaban dari Bupati Blora ihwal tuntutan diperbolehkannya serifikasi tanah hak milik, warga di 4 perkampungan perkotaan di Kecamatan Cepu hari ini, Senin (11/3/2019) akan menggelar aksi turun ke jalan. Aksi dipusatkan di sepanjang Jalan Blora-Cepu hingga Jalan Pemuda Cepu. Rencananya akan ada penutupan akses jalan, jika tidak diijinkan kepolisian akan digunakan separo jalan.

"Jadi sejak semalam warga telah menunggu hingga jam 11 malam tapi tidak ada jawaban atas tuntutan mereka, maka hari ini dipastikan akan digelar aksi demo di sepanjang jalan dari pertigaan lampu merah yang dari Blora kalau ke kanan menuju bypass ke terminal, sepanjang-panjangnya di sepanjang jalan pemuda," kata Darda Syahrizal, pengacara dan aktivis yang mendampingi warga, Senin pagi.

Aksi ini tidak berjalan kaki tapi berupa mimbar bebas.

"Bukan longmarch tapi lebih ke aksi mimbar bebas di sepanjang jalan tersebut," kata Darda.

Aksi ini merupakan bentuk protes kepada Pemerintah Kabupaten Blora yang hanya menawarkan hak pakai atas tanah yang telah didiami oleh mereka sepanjang puluhan tahun.

"Jadi warga maunya adalah hak milik, diperbolehkan untuk disertifikatkan, sehingga ada jaminan akan tempat tinggal mereka di masa mendatang tidak ada gangguan lagi," kata Darda.

Konflik pertanahan ini, kata Darda, melibatkan sedikitnya 800 kepala keluarga. Mereka mendiami di 4 perkampungan perkotaan, antara lain: di perkampungan Wonorejo, Jatirejo, Sarirejo, dan Tegalrejo. Keempat perkampungan perkotaan ini secara administratif masuk di 3 kelurahan di Kecamatan Cepu, yakni: Kelurahan Ngelo, Karangboyo, dan Cepu.

"Mereka telah menempati rumah dan tanah tersebut sejak puluhan tahun, jauh sebelum klaim Perhutani atas tanah yang mereka tempati. Mereka pun bayar pajak, dan diterima oleh negara," terang Darda yang sebelumnya juga aktif dalam pendampingan warga perkotaan Cepu yang digusur Pemkab Blora.

Pada tahun 1999, kata Darda, tanah-tanah yang didiami warga tersebut diklaim kepemilikannya oleh Perum Perhutani KPH Cepu, dan selanjutnya dilakukan tukar guling dengan Pemerintah Kabupaten Blora. Lalu pada tahun 2013, oleh Pemerintah Kabupaten Blora tanah-tanah tersebut disertifikatkan.

"Padahal warga telah menempati tanah-tanah tersebut selama puluhan tahun, dan turun temurun," imbuh Darda. (*)