Konflik pertanahan warga dengan pemerintah

Ratusan warga di 3 kelurahan di Cepu tunggu jawaban Bupati hingga jam 11 malam

Foto: wartablora.com

Ratusan warga yang turut hadir dalam pertemuan mereka dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten Blora di pondok pesantren Al-Muhammad Cepu, Ahad (10/3/2019).

Minggu, 10 Maret 2019 19:12 WIB

BLORA (wartaCEPU)—Ratusan warga Cepu memberikan batas waktu hingga jam 11 malam ini untuk mengabulkan tuntutan disetujuinya sertifikasi hak milik atas tanah yang telah puluhan tahun ditempati. Ratusan warga ini tinggal di 3 kelurahan di Kecamatan Cepu, yakni: Kelurahan Ngelo, Karangboyo, dan Cepu; tepatnya di perkampungan Wonorejo, Jatirejo, Sarirejo, dan Tegalrejo. Batas waktu diberikan setelah Ahad siang, 10 Maret 2019, pertemuan antara Asisten pemerintahan dan kesejateraan rakyat Sekretariat daerah Kabupaten Blora, Purwadi Setiono dan 230-an perwakilan warga tidak menemui kesepakatan.

Ahad siang, Purwadi sebagai utusan Pemerintah Kabupaten Blora menemui ratusan warga yang telah berkumpul di pondok pesantren Al-Muhammad Cepu. Purwadi menemui ratusan warga untuk melakukan negosiasi agar rencana turun ke jalan yang akan dilakukan pada Senin, 11 Maret 2019 dibatalkan. Sebelumnya, beredar informasi jika warga akan demo di sepanjang jalan kampung Wonorejo, menuntut Pemerintah Kabupaten Blora menyetujui penyertifikatan tanah yang telah mereka tinggali.

"Dalam pertemuan tadi (Ahad siang), Pemkab Blora menawarkan hak guna pakai. Tapi warga tidak mau. Warga menginginkan hak milik. Dengan demikian tuntutan warga adalah diijinkannya mereka untuk melakukan sertifikat tanah hak milik," terang Darda Syahrizal, pengacara dan aktivis yang mendampingi warga, Ahad malam.

"Ini warga masih menunggu jadi tidaknya besok (Senin, 11 Maret 2019), dengan jawaban Bupati atas tuntutan warga untuk mengabulkan sertifikat hak milik, hingga jam 11 malam," lanjutnya.

Tuntutan warga ini, kata Darda, bukan tanpa alasan. Mereka telah menempati rumah dan tanah selama puluhan tahun. Mereka pun telah diterima pembayaran pajaknya. Namun belakangan, kata Darda, warga baru tahu jika tanah yang telah mereka tinggali telah disertifikat hak pakai oleh Pemerintah Kabupaten Blora.

"Jadi tanah-tanah yang telah berdiri rumah warga dan telah ditempati selama puluhan tahun ini diam-diam pada tahun 2013 disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora," kata Darda.

Ada tak kurang 800 kepala keluarga yang tanahnya disertifikatkan hak pakai Pemerintah Kabupaten Blora.

Jauh sebelumnya, kata Darda, pada 1999 terjadi tukar guling hak pakai antara pihak Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Blora, yang 14 tahun kemudian baru disertifikatkan oleh Pemkab Blora.

"Padahal warga telah menempati tanah-tanah tersebut jauh sebelum 1999," kata Darda.

Bupati Blora Djoko Nugroho, kata Darda, sempat menjanjikan ke warga jika tanah-tanah tersebut akan diberikan pada warga yang telah menempatinya selama puluhan tahun.

"Itu saat ada pertemuan pada tahun 2011. Tapi tiba-tiba 2 tahun kemudian tanah-tanah tersebut malah disertifikatkan oleh pemerintah," imbuhnya. (*)